PERKADes

PERKADES NO 1 TAHUN 2016 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KARANGTANJUNG

KECAMATAN CILILIN KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERATURAN KEPALA DESA KARANGTANJUNG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTANJUNG,

 

Menimbang :              bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa;

Mengingat :        1.     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara   Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 (Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E)
  19. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 8 seri E)
  20. Peraturan Desa Karangtanjung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Desa Karangtanjung Tahun 2016 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN KEPALA DESA KARANGTANJUNG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah Desa Karangtanjung
  2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangtanjung
  3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  5. Badan Permusyawaratan Desa Karangtanjung yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
  7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
  8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
  9. Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui seleksi oleh Tim/Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa.
  10. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim/Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan,pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
  11. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim/Panitia PengisianJabatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampaidengan diperolehnya hasil seleksi calon.
  12. Tim/Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.

BAB II

KEPANITIAAN

Pasal 2

  1. Kepala Desa Membentuk Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa.
  2. Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 (satu),ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
  3. Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa terdiri dari :
  4. unsur Perangkat Desa;
  5. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  6. Tokoh Masyarakat.
  7. Susunan keanggotaanPanitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa terdiri atas :
    1. Ketua merangkap anggota;
    2. Sekretaris merangkap anggota;
    3. Bendahara merangkap anggota; dan
  8. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

BAB III

TUGAS,WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1

Tugas

Pasal 3

Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa mempunyai tugas:

  1. Menyusun jadwal kegiatan
  2. Mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel
  3. Menyusun tata tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Melaksanakan sosialisasi Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada masyarakat.
  5. Melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa
  6. Melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa
  7. Menyiapkan tempat ujian calon Perangkat Desa
  8. Melaksanakan penilaian hasil ujian Perangkat Desa
  9. Melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa
  10. Membuat Berita Acara dan melaporkan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa

Paragraf 2

WEWENANG

Pasal 4

Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa mempunyai Wewenang:

  1. Melakukan pemeriksaan administrasi bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
  2. Menetapkan dan mengumumkan Kelulusan Hasil Ujian tertulis kepada Bakal Calon Perangkat Desa
  3. Menetapkan rangking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai prestasi, dedikasi, dan nilai ujian tertulis.
  4. Mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa
  5. Melaporkan hasil yang memenuhi syarat kelulusan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Paragraf 3

KEWAJIBAN

Pasal 5

Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa mempunyai Kewajiban :

  1. Melaksanakan sistem penjaringan dan penyaringan perangkat desa secara transparan
  2. Menyampaikan kepada Kepala Desa untuk setiap tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa disertai Berita Acara.
  3. Melaksanakan tahapan pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
  4. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

BAB IV

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Paragraf 1

Penjaringan

Pasal 6

  • Bakal Calon Perangkat Desa harus memenuhi ketentuan persyaratan umum sebagai berikut:
  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

  1. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
  2. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  3. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  4. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang   1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  5. Sehat jasmani dan rohani; dan
  6. Tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan   yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
  • Bakal Calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan Administrasi sebagai berikut :
  1. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
  2. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segal atau bermaterai cukup;
  4. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  5. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
  6. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
  7. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 7

  • Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.
  • Bagi bakal Calon Perangkat Desa yang berasal dari Anggota BPD, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran.
  • Persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 (dua) huruf d, bagi perangkat desa yang habis masa jabatannya dan dalam proses belajar kesetaraan kejar paket (C), untuk membuktikan keabsahannya bisa dengan Surat Keterangan dari instansi terkait.
  • Bagi Bakal Calon yang mengundurkan diri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri diatas kertas bermaterai 6000,- Surat pengunduran diri tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dicabut kembali.
  • Bagi Bakal Calon yang meninggal dunia dalam proses penjaringan maka Bakal Calon tersebut dinyatakan gugur.
  • Bakal Calon yang menduduki rangking tertinggi berhak untuk diusulkan menjadi Calon Perangkat Desa.
  • Apabila setelah Panitia mendapatkan Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking tertinggi, dan Calon Perangkat Desa tersebut meninggal dunia dan atau berhalangan tetap maka calon tersebut dinyatakan gugur, dan yang berhak dilantik untuk menjadi Perangkat Desa adalah rangking yang berada dibawahnya demikian juga
  • Bagi Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri maka harus mengganti seluruh biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pasal 8

Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa.

Pasal 9

  • Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa melakukan koreksi terhadap berkas administrasi pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan syarat – syarat administrasi yang telah ditentukan.
  • Apabila setelah diadakan penelitian berkas administrasi pendaftaran oleh Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Bakal Calon Perangkat Desa diberi kesempatan untuk melengkapi paling lambat 5 (lima) hari setelah pendaftaran ditutup.
  • Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan ternyata Bakal Calon tidak dapat melengkapi persyaratan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan semua berkas dikembalikan dengan disertai bukti pengembalian.
  • Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

Pasal 10

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia seleksi menjadwal ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 20 (dua puluh) hari.

(2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

  1. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari;
  2. Penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 10 (sepuluh) hari;
  3. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.

(3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Kepala Desa menunda pelaksanaan seleksi perangkat Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan perangkat Desa berakhir, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas Harian perangkat Desa dari lingkungan Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penyaringan

Pasal 11

  • Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara menyelenggarkan ujian tertulis, serta praktek dengan mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi, dan sikap tidak tercela (PDT).
  • Panitia akan membentuk tim pembuat soal ujian yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk membuat soal-soal ujian tertulis beserta jawabannya yang kemudian diserahkan kepada panitia.
  • Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda ( multiple choice ) dan Esai, berjumlah 50 soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan angka satuan.

Pasal 12

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), Panitia melakukan seleksi tambahan berupa:

  1. Penggunaan kriteria sebagai berikut:
  2. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  3. Tingkat pendidikan;
  4. Usia; dan
  5. Pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan di wilayah Daerah.
  6. Tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
  7. Pancasila dan UUD 1945;
  8. Sosial, Budaya dan Agama; dan
  9. Pemerintahan.
  10. Tes Lisan dan Praktek sebagai berikut :
  11. Praktek pidato menjadi pengatur acara (MC)
  12. Praktek pidato menjadi pemimpin rapat
  13. Mengoperasikan Komputer (Word dan Excel)

(2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

  1. Penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 30% (tiga puluh persen);
  2. Tes tertulis sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  3. Tes praktek sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing bakal calon diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis dan lisan/praktek atau dengan rumus sebagai berikut:

Hasil Akhir = Jumlah 4 (empat) Kriteria + Hasil Tes Tertulis + Lisan dan Praktek.

Pasal 13

(1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal12  ayat (1) huruf a,b dan c adalah sebagai berikut:

  1. Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
  2. Pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 1
  3. Pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2
  4. Pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3
  5. Pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4
  6. Pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5
  7. Bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
  8. Jenjang Pendidikan berijazah SMA/sederajat : 1
  9. Jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 2
  10. Jenjang Pendidikan berijazah S1 : 3
  11. Jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 4
  12. Bobot penilaian usia, yaitu
  13. Usia dari 20 s/d 30 tahun : 2
  14. Usia di atas 30 s/d 42 tahun : 3
  15. Usia di atas 42 tahun : 1
  16. Bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan di wilayah Daerah, yaitu:
  17. Pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 1
  18. Pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun : 2
  19. Pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun : 3
  20. Pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun : 4
  21. Pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5
  22. Bobot penilaian praktik, yaitu :
  23. Praktik pidato menjadi MC : 1 – 5
  24. Praktik pidato memimpin rapat : 1 – 5
  25. Penguasaan computer Word :1 – 5
  26. Penguasaan computer Excel :1 – 5

(2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan/keterangan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

  • Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat

(1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

(4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.

(5) Bobot penilaian praktek sebagaimana dimaksud pada pasal 13ayat (1) huruf e,

Dibuktikan dengan penguasaan pidato dan mengoperasikan komputer.

Pasal 14

  • Penilaian prestasi meliputi pendidikan formal, non formal dan kejuaraan yang pernah diraih sebagai juara I yang dibuktikan dengan Piagam atau Surat Keterangan;
  1. Nilai kursus/keterampilan yang dimaksud adalah pendidikan non formal yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan formasi jabatan perangkat desa, yang dibuktikan dengan sertifikat seperti; keterampilan komputer, akuntansi dan mengetik. Setiap sertifikat memiliki nilai 1 (satu).
  2. Penilaian Dedikasi/masa pengabdian. Masa Pengabdian adalah akumulasi dari setiap pengabdian yang pernah dan / atau sedang dilakukan oleh pelamar melalui pemerintah desa dan lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa.Seperti RT, RW, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Hansip, GAPOKTAN, yang dibuktikan dengan surat keterangan/ Surat Keputusan yang dilegalisir Kepala Desa.
  3. Dalam hal penilaian dedikasi Panitia akan melakukan klarifikasi.
  • Tata tertib pelaksanaan ujian tertulis akan ditentukan oleh Panitia.
  • Peserta yang tidak mengikuti ujian dinyatakan mengundurkan diri.
  • Penilaian terhadap prestasi dan dedikasi dilakukan oleh Panitia dan dibuat Berita Acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 15

  • Waktu pendaftaran pada hari dan jam kerja dari Pkl 08.00 s/d 15.00 WIB.
  • Waktu pendaftaran 14 hari jam kerja.
  • Tempat pendaftaran di Sekretariat Panitia ( Balai Desa Karangtanjung)
  • Pelaksanaan seleksi di Kantor Desa Karangtanjung

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI

BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 16

  • Semua Bakal Calon perangkat desa wajib menandatangani surat-surat pernyataan tentang:
  1. Kesanggupan untuk mensukseskan pelaksanaan penjaringan Perangkat Desa.
  2. Mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Desa terlantik.
  3. Menerima segala keputusan yang dibuat oleh Panitia.
  • Mentaati seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini demi lancar dan suksesnya penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Paragraf 2

Larangan dan Sanksi Bagi Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 17

  • Bakal Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu atau janji apapun kepada panitia dan pihak yang berkaitan dengan proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai upaya untuk mempengaruhi pelaksanaan tugas kepanitiaan.
  • Terhadap Bakal Calon yang terbukti melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan gugur.

Paragraf 3

Larangan dan Sanksi Bagi Panitia dan Tim Penyusun Naskah Ujian

Pasal 18

  • Panitia dan pembuat soal ujian dilarang membocorkan naskah ujian dan atau kunci jawaban soal kepada siapapun.
  • Bagi Panitia dan tim pembuat soal ujian yang melanggar tata tertib ini akan diberhentikan dari kepanitiaan. Kepada yang bersangkutan diwajibkan mengganti seluruh biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

BAB VII

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA DAN PELAPORAN

Pasal 19

  • Bakal Calon Perangkat Desa yang menduduki rangking terbaik pada masing-masing formasi dilaporkan Panitia kepada Kepala Desa sebagai Calon Perangkat Desa.
  • Panitia mengusulkan rangking terbaik pada masing-masing formasi untuk dilantik menjadi perangkat desa.
  • Pelaporan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Penjaringan dan penyaringan.

BAB VIII

REKOMENDASI CAMAT

Pasal 20

(1)    Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa.

(2)    Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa selambat lambatnya7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 21

(1)   Rekomendasi yang diberikan Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan atas pemenuhan persyaratan dan hasil seleksi calonPerangkat Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa.

(2)   Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

(3)   Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

BAB IX

PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 22

  • Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi

kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya

dan seadil adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan

dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang

undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(2)   Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.

(3)  Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.

(4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 23

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB X

BIAYA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

  • Biaya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dana – dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.
  • Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan untuk:
  1. Administrasi
  2. Penelitian Syarat-syarat calon
  3. Honorarium Panitia, Konsumsi dan rapat-rapat.
  4. Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa.

BAB XI

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 25

(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

(3) Dalam menjalankan tugasnya unsur staf Perangkat Desa diberikan honorarium yang bersumber dari Belanja Operasional Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam APBDesa.

(4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

(2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali menjadi Perangkat Desa melalui proses seleksi dan mendapat rekomendasi dari Camat tanpa mempertimbangkan persyaratan usia pada saat pendaftaran.

(3) Penjabat Perangkat Desa dan/atau Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang menjalankan tugas sebelum ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini, dapat diangkat menjadi Perangkat Desa setelah mengikuti proses seleksi dan mendapat rekomendasi dari Camat.

(4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Kepala Desa dalam melakukan pengisian jabatan Perangkat Desa atau unsur staf Perangkat Desa, harus mempertimbangkan aspek keterwakilan perempuan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis gender.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

  1. Pengisian jabatan dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Karangtanjung berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini dilakukan selambat-lambatnya Desember 2016.
  2. Segala sesuatu hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa Ini, akan di atur dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29

Peraturan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangtanjung.

Ditetapkan di Karangtanjung

pada tanggal              April 2016

KEPALA DESA KARANGTANJUNG,

                       Ttd.

RISMAWAN

Diundangkan di Karangtanjung

pada tanggal        April 2016

Plt.SEKRETARIS DESA

DESA KARANGTANJUNG,

            Ttd.

     YUDI HERDIAN

BERITA DESA KARANGTANJUNG TAHUN 2016 NOMOR 1